by

Dipanggil KPK, Cak Imin Gak Datang

JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia sejatinya dijadwalkan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pelaksanaan pekerjaan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016.

Cak Imin rencananya diperiksa selaku anggota DPR fraksi PKB. Menurut jadwal pemeriksaan, dia akan dimintai keterangan bagi tersangka Komisaris PT Shaleen Raya Hong Arta John Alfred. Hingga saat ini, KPK mengaku belum mendapat konfirmasi ketidakhadiran dari Cak Imin.

“Hari ini saksi yang tidak hadir adalah Muhaimin Iskandar, anggota DPR RI fraksi PKB, saksi untuk HA (Hong Arta) terkait dengan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah di proyek Kementerian PUPR tahun 2016,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati Iskak di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (15/11) kemarin.

Selain menjadwalkan pemeriksaan terhadap Cak Imin, KPK juga memeriksa dua Anggota DPRD Provinsi Lampung. Mereka adalah Hidir Ibrahim dan Khaidir Bujung.

Dari keduanya, KPK menggali keterangan mengenai dugaan aliran dana terkait proyek di Kementerian PUPR tersebut.

“Ada dua saksi yang diperiksa untuk tersangka HA. Pemeriksaan saksi ini terkait dengan penerimaan uang terkait pengerjaan proyek di Kementerian PUPR,” tutur Yuyuk.

Dalam perkara ini, Komisaris PT Sharleen Raya, Hong Arta John Alfred ditetapkan KPK sebagai tersangka suap proyek di Kementerian PUPR. Hong Arta diduga memberikan suap kepada sejumlah pihak terkait proyek-proyek PUPR, seperti kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary sebesar Rp8 miliar dan Rp2,6 miliar pada pertengahan 2015.

Ia juga diduga memberikan suap kepada mantan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti sebesar Rp1 miliar pada November 2015.

Atas perbuatannya itu, Hong Arta dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut Hong Arta merupakan tersangka ke-12 dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan jalan di Kementerian PUPR. dalam kasus suap terkait proyek di kementerian yang kini dipimpin Basuki Hadimuljono.

Mereka di antaranya Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir, mantan anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti, Julia Prasetyarini, Dessy A Edwi, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng.

Kemudian mantan anggota Komisi V DPR Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainudin, Yudi Widiana, mantan Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary, serta Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan. (riz/gw/zul/fin)