by

Perppu KPK Solusi Terbaik Selamatkan Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki pandangan terkait masa depan pemberantasan korupsi dalam negeri pasca berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK versi revisi) yang dinilai melemahkan kinerja KPK. Jalan terbaik yang dapat ditempuh pemerintah yakni dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan revisi tersebut.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berpendapat, UU KPK versi revisi yang berlaku sejak 17 Oktober 2019 tidak relevan dengan cita-cita bangsa dalam mengurangi perilaku koruptif di Indonesia.

“Itu sebabnya sejak awal KPK menyampaikan kurang lebih ada 26 persoalan ketika UU itu belum diundangkan. Sampai hari ini 26 poin itu masih relevan walau ada tanggapan beberapa masih bisa diperdebatkan,” ujar Saut kepada awak media, Senin (18/11) kemarin.

Saut menambahkan, terdapat tiga pilihan yang dipandangnya sebagai opsi untuk menyelamatkan masa depan pemberantasan korupsi Indonesia. Tiga opsi tersebut yaitu judicial review (uji materi), legislative review, dan Perppu.

Akan tetapi, menurut dia, Perppu merupakan langkah terbaik yang dapat ditempuh mengingat kepala negara merupakan komando tertinggi pemberantasan korupsi.

“Sehingga seharusnya mengeluarkan perppu. Dalam bahasa lain kita semakin yakin bahwa ucapan, pikiran, dan tindakan kita yang tidak sejalan dalam memberantas korupsi secara sustain itu berbahaya dalam jangka pendek dan panjang,” tuturnya.

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengaku kecewa dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang masih enggan menerbitkan Perppu KPK. Ia menganggap Jokowi masih ragu mengambil keputusan terkait penerbitan Perppu.

“Kecewa pasti iya. Kalau saya lihat Pak Jokowi masih ragu dalam pengambilan keputusan,” ucap Bivitri.

Kesimpulan tersebut didapatnya usai melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD pada 11 November 2019 lalu. Mahfud dalam pertemuan tersebut menyampaikan Jokowi belum bisa mengeluarkan Perppu KPK untuk saat ini.

Bivitri menilai, Mahfud tak dapat bertindak lebih jauh mendesak Jokowi menerbitkan Perppu KPK. Sebab, mantan Ketua MK itu harus tunduk terhadap atasannya yakni presiden.

“Kemudian dia (Mahfud) menekankan bahwa dia itu harus tunduk pada perintahnya Jokowi karena enggak ada visi misi menteri. Tetapi visi misi presiden,” jelas Bivitri. (riz/zul/gw/fin)