by

Minta Bantuan Erick Thohir, KPK Panggil Dirut Jasa Marga

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melayangkan panggilan pemeriksaan Direktur Utama (Dirut) PT Jasa Marga Desi Arryani. Pemeriksaan rencana dilakukan pada 20 dan 21 November mendatang. Desi rencananya akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat kepada Menteri BUMN Erick Thohir pada 12 November lalu. Surat tersebut terkait ketidakhadiran Desi terhadap undangan penyidik pada 28 Oktober lalu.

“Ia dipanggil dalam jabatan sebelumnya sebagai Kepala Divisi III PT Waskita Karya yaitu sebagai saksi untuk tersangka FR (Fathur Rochman), Kepala Divisi II PT Waskita Karya Fathor Rachman,” ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (18/11).

Surat tersebut dilayangkan dengan harapan menteri dan jajarannya dapat memberikan arahan agar seluruh pejabat BUMN yang diperiksa dapat bersikap kooperatif dengan proses hukum. Hal ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Selain melayangkan surat kepada menteri BUMN, kata Febri, KPK juga telah mengirimkannya ke kediaman Desi. “KPK melampirkan surat panggilan di surat pada Menteri BUMN tersebut. Selain itu, kami juga telah mengirimkan surat ke alamat saksi secara patut,” kata Febri.

KPK sebelumnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Desi pada 28 Oktober 2019 lalu. Namun, pada pemeriksaan tersebut Desi berhalangan hadir dengan alasan tengah bertugas di Semarang, Jawa Tengah.

KPK kemudian menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap Desi pada 11 November 2019. Lagi-lagi, Desi tak mengindahkan panggilan KPK.

Sebelumnya, dua pejabat PT Waskita Karya ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi proyek fiktif. Dua tersangka adalah Kepala Divisi ll PT Waskita Karya periode 2011-2013 Fathor Rachman (FR) dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi Il PT Waskita Karya periode 2010-2014 Yuly Ariandi Siregar (YAS).

“Diduga negara sangat dirugikan dari praktik korupsi pada sejumlah proyek infrastuktur, khususnya proyek konstruksi yang tersebar di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur hingga Papua,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo.

Tersangka Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar diduga telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk,” ucap Agus.

Diduga, lanjut Agus, terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp186 miliar dari sejumlah pengeluaran atau pembayaran PT Waskita Karya kepada kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor yang melakukan pekerjaan fiktif.

Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar dan kawan-kawan diduga menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

“Sebagian dari pekerjaan tersebut diduga telah dikerjakan oleh perusahaan lain, namun tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan subkontraktor yang teridentifikasi sampai saat ini,” ucap Agus.

Diduga empat perusahaan tersebut tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Atas subkontrak pekerjaan fiktif itu, kata Agus, PT Waskita Karya selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut.

Namun, selanjutnya, perusahaan-perusahaan subkontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar.

Dari perhitungan sementara dengan berkoordinasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, diduga terjadi kerugian keuangan negara setidaknya sebesar Rp186 miliar. “Perhitungan tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskuta Karya kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor pekerjaan fiktif tersebut,” kata Agus. (riz/zul/gw/fin)