by

Soal First Travel, Jaksa Tak Bisa Ajukan PK

JAKARTA – Kejaksaan Agung tengah melakukan kajian untuk melakukan terobosan hukum terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan aset First Travel dirampas untuk negara. Kejaksaan Agung menghendaki aset First Travel dikembalikan kepada jamaah yang menjadi korban penipuan First Travel.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sesuai pasal 263 ayat 1 KUHAP adalah hak terpidana. Artinya jaksa tidak diperbolehkan melakukan upaya hukum PK.

Namun, jika Kejaksaan Agung ingin mengajukan PK demi memenuhi rasa keadilan, kata Fickar, pihaknya sangat mendukung. “Karena dalam konteks penegakan hukum pidana tujuannya adalah untuk mencari kebenaran materiil,” ujar Fickar kepada FIN, di jakarta Selasa (19/11).

Karena itu, lanjut Fickar, seharusnya hak-hak para pihak tidak dibatasi untuk mencari kebenaran materil melalui mekanisme upaya hukum PK. Apalagi yang diperjuangkan adalah kepentingan umum. “Saya dukung langkah Jaksa Agung melakukan PK sebagai terobosan hukum acara,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar, Suparji Ahmad. Menurutnya, secara normatif dalam putusan MK, Jaksa tidak diperbolehkan melakukan upaya hukum PK. Namun bukan berarti Kejaksaan tidak dapat melakukan terobosan hukum. “Demi rasa keadilan jaksa perlu progresif melakukan PK. Saya rasa betul itu terobosan hukum demi memenuhi keadilan jamaah. Mereka adalah korban dan harus diperjuangkan,” jelas Suparji.

Menurutnya, putusan Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan aset First Travel dirampas untuk negara kurang tepat. Sebab, dalam perkara ini tidak ada keuangan negara yang dirugikan. Artinya putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Khususnya jamaah yang menjadi korban penipuan First Travel. “Putusan tersebut tidak tepat mempertimbangkan rasa keadilan,” imbuhnya.

Suparji khawatir akan terjadi kegaduhan hukum jika Kejaksaan tetap melakukan eksekusi putusan MA yang menerima aset First Travel dirampas untuk negara. Karena para jamaah yang menjadi korban berharap uang yang hilang dapat kembali. “Karena putusan kasasi itu dapat dilakukan eksekusi, Namun, ada potensi kegaduhan. Akan tetapi jika tidak dilaksanakan, jaksa juga tidak sesuai dengan ketentuan,” tutupnya.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Mukri mengatakan untuk memberikan rasa keadilan, jaksa menuntut agar aset First Travel dikembalikan kepada jamaah. Namun MA punya pandangan berbeda. Yakni memutuskan aset First Travel dirampas untuk negara. “Kami masih mempertimbangkan terkait putusan ini. Yang akan dilakukan adalah kajian dan terobosan hukum dalam bentuk PK,” ujar Mukri.

Dia memahami jika putusan MK, jaksa tidak diperbolehkan PK. Namun putusan MA yang merampas aset First Travel untuk negara dinilai tidak mencerminkan keadilan. Sehingga Kejaksaan perlu melakukan terobosan hukum. “Dalam hal mencari keadilan tidak tercapai, kami kaji untuk melakukan terobosan hukum,” tutupnya.

Seperti diketahui, putusan itu kasasi diketok oleh ketua majelis Andi Samsan Nganro dengan anggota Eddy Army dan Margono. Dalam pertimbangannya, MA tidak mengembalikan aset First Travel ke jamaah. Tetapi merampas untuk negara.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok menjatuhkan vonis masing-masing 20 tahun dan 18 tahun penjara kepada Direktur First Travel, Andika Surachman dan istrinya, Anniesa Hasibuan. Adapun Direktur Keuangan First Travel, Kiki Hasibuan dihukum 15 tahun penjara. Kemudian, pada Mei 2018 lalu, Pengadilan Tinggi (PT) Bandung menguatkan vonis PN Depok pada pasangan Andika-Anniesa Hasibuan. Tak hanya dihukum penjara, Andika dan Anniesa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp10 miliar.

Tingkat kasasi, MA juga menguatkan putusan PN Depok dan PT Bandung. Selain itu, MA memutuskan seluruh aset First Travel bukan dikembalikan ke jamaah, melainkan dirampas oleh negara. (lan/zul/fin/rh)